TNI Pamer Kekuatan Pasukan Elite Dan Alutsista Di Beijing

BEIJING-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia Jumat petang "unjuk kekuatan" di Tiongkok, serangkaian peringatan hari jadinya ke-69, dengan menampilkan beragam alat utama sistem persenjataan serta kemampuan tempur prajurit yang dimilikinya.

Beragam alat utama sistem persenjataan dan kemampuan tempur prajurit TNI tersebut ditampilkan melalui pameran foto dan film pendek dalam malam resepsi peringatan HUT TNI 2014 di Beijing.

Di hadapan Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo serta sekitar 200 tamu undangan kepala perwakilan dan wakil militer negara sahabat, TNI menampilkan kemampuan tempur prajuritnya melalui film pendek berdurasi sekitar sepuluh menit.

Dalam film pendek tersebut ditampilkan seluruh kemampuan prajurit TNI, termasuk pasukan khusus dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dalam melakukan pengintaian, penyusupan, penyerbuan, pembebasan sandera, hingga pendudukan suatu wilayah.

Selain melalui film pendek, para undangan juga disuguhi gambaran peran TNI baik dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam menjalin hubungan baik dengan militer negara sahabat, seperti Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (People's Liberation Army/PLA) melalui pameran foto.

Ketujuh belas foto yang dipamerkan antara lain menampilkan eratnya hubungan militer Indonesia dan Tiongkok, mulai dari saling kunjung Menteri Pertahanan kedua negara, saling kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara, forum konsultasi pertahanan Indonesia-Tiongkok, hingga latihan bersama antara Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) dan Komando Pasukan Khas TNI Angkatan Udara dengan mitranya masing-masing dari militer Tiongkok.

Foto lainnya menampilkan kesiapsiagaan prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta persenjataan yang dimiliki seperti tank Leopard TNI Angkatan Darat, KRI Bung Tomo dan Helikopter AS-565 Panther TNI Angkatan Laut dan pesawat jet tempur Sukhoi SU-27SKM serta SU-30MK2 TNI Angkatan Udara yang tampil saat melakukan aksi aerobatik udara dengan formasi "cross ever break".

Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo mengatakan TNI selama 69 tahun telah banyak berperan sejak era kemerdekaan hingga kini dalam proses pembangunan nasional.

"TNI bahkan terus melakukan reformasi untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tantangan serta ancaman yang berkembang, baik nasional, regional maupun global," katanya seperti dikutip Antara, Jumat (24/10).

TNI, tambah Dubes Soegeng, ikut berperan dalam operasi militer selain perang seperti penanganan bencana alam, kejahatan trans-nasional dan lainnya serta ikut terlibat dalam misi pemeliharaan PBB.

Ia menambahkan untuk membangun kemampuannya, TNI juga melakukan kerja sama dengan beberapa negara sahabat termasuk Tiongkok mulai dari saling kunjung pejabat tinggi militer kedua negara hingga latihan bersama antara lain Kopassus TNI Angkatan darat dan Korps Paskhas TNI Angkatan Udara dengan mitranya masing-masing dari Tiongkok.

Kerja sama yang dijalin antara TNI dan militer sejumlah negara tidak saja untuk membangun hubungan baik kedua negara, secara bilateral tetapi juga bagi kepentingan kawasan yang lebih damai, aman dan makmur, kata Dubes Soegeng.

Hadir dalam malam resepsi peringatan HUT ke-69 TNI wakil dari Angkatan Bersenjata Tiongkok yang diwakili Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Tiongkok Mayjen Li Chun Chao.

Dalam acara itu ditampilkan pula beberapa atraksi budaya nusantara seperti rampak gendang serta lagu-lagu daerah.

Sumber : Merdeka

Pangkalan Militer Tanjung Datu Beroperasi 2015

JAKARTA-(IDB) : TNI segera merealisasikan pangkalan militer baru di kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar). Pangkalan tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2015.

Keberadaan pangkalan itu dinilai strategis karena berkaitan dengan posisi Indonesia di Laut China Selatan.

Saat ini perencanaan pangkalan tersebut sudah siap dan pengerjaannya mulai dilakukan. Pangkalan itu sebenarnya adalah pengembangan dari pangkalan udara sederhana yang dimiliki TNI di kawasan tersebut. TNI hanya perlu memperluas dan penambahan lahan sudah disetujui Pemprov Kalbar.

Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, landasan udara di pangkalan itu saat ini hanya sepanjang 1.600 meter. “Nantinya akan kami tambah jadi 2.500 meter. Sehingga pesawat-pesawat besar bisa mendarat,” ujarnya kemarin (21/10).

Kemudian, barak tentara yang disiapkan untuk pasukan infanteri TNI-AD akan ditambah. Rencana awalnya, setidaknya satu divisi akan ditempatkan di Tanjung Datu.

Pangkalan tersebut merupakan pangkalan terintegrasi antara TNI-AD, AL, dan AU. Karena itu, di sana juga disiapkan sekaligus pangkalan AL, bukan lagi pos AL seperti yang ada saat ini.

“Kami harap awal 2015 anggaran untuk itu sudah bisa turun sehingga bisa segera beroperasi,” ucapnya.

Sebab, pemindahan pasukan membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, Mabes TNI akan menambah jumlah kapal perang dan pesawat di landasan tersebut. Untuk kapal maupun pesawat, jumlahnya masih dibahas karena kebutuhan di kawasan lainnya juga cukup besar.

Pembangunan pangkalan militer itu awalnya merupakan respons atas tindakan Malaysia yang memasang tiang pancang mercusuar di grey area Tanjung Datu. Hal tersebut memantik reaksi pemerintah Indonesia maupun TNI. Akhirnya, dalam sebuah kesepakatan, Malaysia bersedia tidak melanjutkan pembangunan mercusuar itu.

Belakangan, rupanya Malaysia sudah membongkar tiang-tiang pancang tersebut. Pembongkaran dilakukan pada Jumat sore (17/10). Fuad menjelaskan, Malaysia meminta syarat tidak ada kapal TNI yang lewat saat pembongkaran berlangsung. Permintaan itu dipenuhi TNI-AL.

“Dengan pembongkaran itu, artinya Malaysia kembali menghormati kawasan tersebut sebagai grey area alias kawasan sengketa,” tambah Fuad.

Meski begitu, pembangunan pangkalan militer tetap dilanjutkan. Tujuannya pun menjadi lebih luas, yakni memastikan kekuatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan, terutama perairan Natuna yang menjadi teritorial NKRI.

Sumber : JPNN

Permintaan Jokowi pada Panglima TNI Dan Kapolri

JAKARTA-(IDB) : Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk mempersiapkan perencanaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Tadi, baru saya minta beliau-beliau ini disiapkan," katanya di halaman Istana Merdeka, Rabu 22 Oktober 2014. 

Menurut Jokowi, perencanaan alutsista meliputi berapa yang dibutuhkan dan diperlukan. " Sehingga, bisa ditata jangka pendek dan jangka panjangnya," ujarnya. Hari ini, Jokowi tiba-tiba memanggil Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman. Marciano datang sekitar pukul 13.00 WIB. 

Kemudian, sekitar setengah jam kemudian, seluruh pucuk pimpinan TNI dan Polri datang bersamaan. Selain Kapolri dan Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia juga datang ke istana.

Jokowi Dan Panglima TNI Bahas Kesejahteraan Prajurit 

Presiden Joko Widodo memanggil pucuk pimpinan TNI/Polri ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 22 Oktober 2014. Mereka membicarakan mengenai persenjataan dan kesejahteraan TNI/Polri. 

"Kami belum bicara angka-angka, tapi yang jelas selama ini kita kan masih konsentrasi ke rencana strategis alutsista (alat utama sistem persenjataan) yah. Sekarang sudah bicara memikirkan untuk kesejahteraan prajurit," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Salah satu materi yang dibicarakan dengan Jokowi adalah di bidang perumahan, penggajian, kesehatan, serta elemen lainnya. Saat ini, perumahan prajurit baru ada 244 ribu dari 500 ribu yang dibutuhkan. 

Artinya baru 48 persen yang tepenuhi. "Nanti 52 persennya ke depan, nanti akan kita hitung per 5 tahun kira-kira harus bagaimana ini, dan seterusnya, sehingga kita akan bisa lihat ke depan kebutuhan prajurit secara keseluruhan dan terpenuhi pada tahun ke sekian. Ini sedang kita hitung," ujar dia. 


Sementara untuk persenjataan, kata Moeldoko, sebenarnya sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada rencana strategis hingga 2024. Rencana itu sudah cukup bagus. 

"Kita punya renstra (rencana strategis). Kita juga punya minimum essential force nanti sampai 2019, harapan kita, sekarang kan pencapaian baru 38 persen, diharapkan 2019 sudah mendekati 100 persen, tidak menunggu 2024. Itu harapan kita yah," kata dia. 

Sumber : Vivanews

Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres

JAKARTA-(IDB) : Mayor Jenderal TNI Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk menggantikan Mayjen TNI Doni Monardo yang menjabat sebagai Danjen Kopassus. 

Upacara serah terima jabatan itu dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, di Mako Paspampres, Jakarta, Rabu pagi. 

Pengangkatan menantu mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono itu berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/760/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. 

Sebelum dipilih menjadi Danpaspamres, Andika menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad). 

Penerima Bintang Kartika Eka Paksi itu pernah menjabat sebagai Komandan Peleton Kopassus pada 1987, Dan Unit 3 Grup 2 Kopassus Tahun 1987, Dansub Tim 1 Den 81-Kopassus (Satgultor) Tahun 1991, Dansub Tim 2/3 Den 81 Kopassus Tahun 1995. 

Andika juga pernah menjabat Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus tahun 2002, Danrimdam Jaya Tahun 2011, Danrem 023/KS Tahun 2012, dan Kadispenad pada Tahun 2013. 

Andika juga pernah melaksanakan operasi di Timor Timur tahun 1990, operasi teritorial di Timor Timur tahun 1992 dan operasi bakti TNI di Aceh 1994. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko sebelumnya mengatakan, pengangkatan Mayjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres) merupakan permintaan presiden terpilih, Joko Widodo. "Iya keinginan langsung (Jokowi). 

Dasarnya adalah konsultasi antara Panglima dengan Presiden terpilih," kata Panglima TNI. Pemilihan Andika sebagai Danpaspampres dinilai wajar dalam struktur TNI. Dalam tradisi pengangkatan Danpaspamres, Panglima pastinya berkonsultasi dengan Presiden yang terpilih. 

"Oleh sebab itu, pengangkatan Andika dinilainya wajar," katanya. Panglima TNI menambahkan, pada pemerintahan baru tidak ada perubahan protokol pengamanan. 

"Nggak ada perubahan, standar pengamanan kita sudah pasti. Kita punya rencana operasi pengamanan VVIP, itu standar. Sedikitpun tidak boleh dikurangi," kata Panglima TNI.

Panglima TNI Minta Paspampres Tingkatkan Pengamanan 

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko meminta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk meningkatkan pengamanan presiden atau VVIP lainnya dan tidak boleh memberikan toleransi terhadap "SOP" sekecil apa pun. 

"Untuk itu, saya tekankan kepada unsur jajaran Paspampres untuk melakukan cek and ricek terhadap sistem pengamanan yang telah dimiliki," kata Panglima TNI dalam amanatnya saat memimpin Sertijab Komandan Paspampres dari Mayjen TNI Doni Monardo kepada Mayjen TNI Andika Perkasa di Mako Paspampres, Jakarta, Rabu. 

Pengamanan VVIP, kata dia, harus mengantisipasi kemungkinan terburuk agar sistem tidak terkena unsur dadakan bila ancaman nyata muncul secara tiba-tiba. 

Bagi prajurit Paspampres dalam melaksanakan tugas, kata Moeldoko, hanya satu jawaban yang harus diberikan, yakni melipatgandakan profesionalitas dan kesiapsiagaan serta kewaspadaan guna menghindari kesalahan. 

"Saya yakin dan percaya, tuntutan tugas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknyam saya gembira karena sejauh ini Paspampres telah mampu menunjukkan dharma baktinya dengan penuh dedikasi, kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi," kata Panglima TNI. 

Motto "Setia Waspada" yang menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit Paspampres hendaknya menjadi ungkapan rasa dan karsa yang mencerminkan kebulatan hari dan tekas serta kebagusan budi. 

"Saya harap kiranya motto itu senantiasa melekat dan menjadi karakter bagi seluruh prajurit Paspampres apa pun tingkatannya. Dengan demikian, dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan objek pengamanan," katanya. 

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjen TNI Doni Monardo atas dedikasi dan loyalitasnya dalam melaksanakan tugas. 

"Kepada Mayjen TNI Andika Perkasa, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas sebagai Danpaspampres. Saya percaya dengan segala kemampuan dan pengalaman serta naluri yang dimiliki mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas Paspampres dalam melaksanakan tugas ke depan," tuturnya. 

Sebelum dipilih menjadi Danpaspamres, Andika menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad). Mertua Andika, AM Hendropriyono merupakan Dewan Penasehat Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres lalu. 

Penerima Bintang Kartika Eka Paksi itu pernah menjabat sebagai Komandan Peleton Kopassus pada 1987, Dan Unit 3 Grup 2 Kopassus Tahun 1987, Dansub Tim 1 Den 81-Kopassus (Satgultor) Tahun 1991, Dansub Tim 2/3 Den 81 Kopassus Tahun 1995. 

Andika juga pernah menjabat Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus tahun 2002, Danrimdam Jaya Tahun 2011, Danrem 023/KS Tahun 2012, dan Kadispenad pada Tahun 2013. 

Andika juga pernah melaksanakan operasi di Timor Timur tahun 1990, operasi teritorial di Timor Timur tahun 1992 dan operasi bakti TNI di Aceh 1994.

Sumber : Antara

Teknologi Anti-Radar, Panglima Minta Uji Di Tank

JAKARTA-(IDB) : Sepuluh peraih penghargaan HUT Ke-69 TNI berdiri di panggung kehormatan Mabes TNI Cilangkap, 12 Oktober lalu. Mereka merupakan bagian dari upaya TNI mencari anak bangsa yang mampu menciptakan teknologi canggih untuk kepentingan militer.

Sebagai penghargaan atas jerih payah penciptaan karya itu, TNI berjanji mengembangkan dan menggunakan teknologi karya anak bangsa tersebut.

Salah seorang peraih penghargaan itu adalah Bambang Riyanto. Dia mewakili tim IPB yang memenangi kategori inovasi partisipasi publik. Saat naik ke panggung, dia tampak gugup berada di antara ribuan personel TNI yang hari itu mengikuti upacara tersebut.

Apalagi penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Selain kalangan akademis, penghargaan diberikan kepada para inovator dari masyarakat umum, kepala daerah, serta kalangan militer.

’’Sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan militer pasti akan kami kembangkan. Apalagi (karya) itu tidak mahal dan bisa mengurangi ketergantungan kita pada pihak luar,’’ ujar Moeldoko dalam sambutannya.

Selain IPB, sembilan inovator lain peraih penghargaan adalah Litbang TNI-AD yang merancang bangun senjata Dopper, Litbang TNI-AL yang membuat prototipe swamp boat, serta Litbang TNI-AU yang membikin bom tajam BT-500 untuk pesawat standar NATO.

Di bidang non-alutsista, TNI-AD menyumbangkan pendekatan indeks vegetasi citra satelit pengindraan jarak jauh. Inovasi itu berguna untuk mendeteksi samaran pasukan musuh di medan tertutup.

Lalu, TNI-AL merancang pos AL mandiri energi untuk kawasan terpencil. Sementara itu, TNI-AU membuat jaring komunikasi terintegrasi untuk mewadahi jaringan C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance).

Tiga sisanya diberikan kepada pemerintah daerah dan organisasi publik terkait dengan kebijakan. Di antaranya, RRI yang mengembangkan siaran di kawasan perbatasan; Pemkab Belu, NTT, yang mendukung TNI di perbatasan dengan Timor Leste; serta Pemprov Kaltim yang membuat kawasan ketahanan pangan.

Tim IPB beranggota Bambang bersama dua rekannya. Yakni, Akhiruddin Maddu dan Esa Ghanim Fadhallah. Bambang merupakan dosen di Departemen Teknologi Hasil Perairan, Akhiruddin adalah kepala Departemen Fisika, dan Esa Ghanim merupakan mahasiswa S-2 Teknologi Pascapanen IPB.

Mereka berhasil menciptakan teknologi tinggi antiradar dari bahan-bahan organik sederhana. Yaitu, tulang ikan dan cangkang udang. Bagi kebanyakan orang, dua bahan tersebut justru disisihkan dan dibuang ke tempat sampah.

Tapi, di tangan Bambang, Akhir, dan Esa, tulang ikan dan cangkang udang justru sangat berguna untuk menciptakan karya inovasi yang murah serta canggih.

Menurut Bambang, dua jenis bahan tersebut mengandung komposit chitosan dan hidroksiapatit yang mampu menyerap gelombang radar. Karena gelombang radar tidak memantul, kendaraan tempur yang menggunakan teknologi tersebut akan sulit dideteksi radar musuh.

Ditemui di kampus IPB, Selasa (14/10), Bambang mengakui bahwa temuan timnya bukanlah teknologi antiradar pertama yang berbahan organik. Sebelumnya, pada 2011, Tiongkok merilis penggunaan teknologi antiradar berbahan dasar gelatin.

’’Tapi, ketika kami teliti lebih lanjut, kemampuan gelatin yang berbahan dasar protein itu terbatas. Kami lalu mengganti bahannya dengan karbohidrat,’’ tuturnya.

Teknologi yang dikembangkan Bambang cs kini bakal memperkuat kemampuan persenjataan TNI. Bersama tim peneliti dari internal TNI, mereka akan mengembangkan teknologi tersebut agar kemampuannya makin tinggi dan penggunaannya semakin praktis.

Tim ITB tersebut awalnya tidak menyangka panglima TNI akan memberikan perhatian serius terhadap hasil penelitian mereka.

Mereka memang sengaja mengembangkan teknologi militer, namun sebatas untuk kepentingan penelitian. Tidak disangka, penelitian tersebut diketahui pihak militer dan mereka ditantang untuk mengaplikasikannya dalam sistem persenjataan TNI.

Inovasi tersebut semula merupakan bahan skripsi Esa saat masih menempuh S-1 di Jurusan Teknologi Hasil Perairan IPB pada 2011. Kala itu, Bambang dan Akhir menantang Esa untuk membuat penelitian skripsi yang terkait dengan militer, khususnya antiradar.

Di bawah bimbingan dua dosen tersebut, Esa mulai merancang penelitian yang sayangnya hasilnya kurang baik. Dia lalu mencoba lagi pada 2012 dengan bahan yang berbeda. Kali ini hasilnya dinilai cukup sukses, meski ada kekurangan di sana-sini.

Belum puas, mahasiswa 23 tahun itu pun mengajak Bambang dan Akhir berdiskusi untuk menyempurnakan karya tersebut. Ketiganya lalu memutuskan untuk mengembangkan lagi penelitian itu dengan bahan yang mengandung chitosan dan hidroksiapatit yang terdapat dalam tulang ikan serta cangkang udang.

Di luar dugaan, hasilnya cukup memuaskan. Dua bahan tersebut dianggap paling baik jika dibandingkan dengan bahan-bahan penelitian sebelumnya.

Di tengah rasa syukur itu, kendala muncul lagi. Esa tidak menemukan laboratorium yang cocok untuk menguji penelitian tersebut. Lagi-lagi, kendala infrastruktur menjadi problem. Hal itu diakui Akhiruddin.

Dosen 48 tahun tersebut menuturkan, infrastruktur penelitian di Indonesia masih sangat terbatas. Akibatnya, penelitian sering mandek di tengah jalan karena ketiadaan sarana-prasarana tersebut.

’’Kami selaku dosen hanya bisa membantu lewat networking,’’ tuturnya.

Tiga bulan lamanya mereka menjelajahi laboratorium sejumlah universitas di Indonesia. Termasuk di ITS dan ITB. Mereka tidak mendapatkan alat uji yang cocok untuk penelitian itu. Bila akhirnya tidak menemukannya juga, mereka berencana membawanya ke laboratorium di luar negeri.

Namun, akhirnya mereka menemukan yang dicari di laboratorium Universitas Indonesia (UI). ’’Awalnya kami tidak sampai kepikiran bahwa UI punya alat uji itu,’’ timpal Esa.

Dia amat girang penelitiannya bisa diuji di lab UI. Hasilnya pun langsung keluar dalam waktu sehari.

Penelitian tersebut menghasilkan prototipe teknologi antiradar. Berkat karya itu, Bambang cs lalu diminta mendaftar untuk melakukan presentasi di TNI. Rupanya, selain tim IPB, sudah ada 266 peneliti lain yang ikut kompetisi yang digagas TNI tersebut.

Tim Bambang mendapat jadwal terakhir untuk presentasi. ’’Karya-karya yang dipresentasikan luar biasa. Kami sempat minder melihatnya,’’ tutur Bambang.

Beberapa hari kemudian, telepon yang mengagetkan itu datang juga. Tim IPB diminta mempresentasikan teknologi antiradar tersebut di hadapan panglima TNI secepatnya.

Antara kaget dan tidak percaya, Bambang tidak langsung mengiyakan permintaan itu. Sebab, timnya butuh persiapan. Akhirnya, setelah mengebut selama seminggu untuk mempersiapkan diri, mereka tampil dengan peralatan plus bahan presentasi karya.

Kerja keras mereka tidak sia-sia. Panglima TNI mengapresiasi penelitian tersebut. ’’Beliau minta langsung uji coba di tank. Kami kaget lagi,’’ kenangnya.

Mereka kembali harus bekerja keras untuk merampungkan peralatan antiradar tersebut. Hasilnya cukup memuaskan.

Kini setelah karya mereka dinyatakan berhak meraih penghargaan, Bambang dkk tidak bisa berleha-leha. Pasalnya, mereka harus segera bekerja sama dengan tim Litbang TNI untuk mengembangkan teknologi tersebut agar lebih simpel dan praktis.

Salah satu faktor TNI mau menggunakan teknologi karya Bambang cs adalah biayanya yang terjangkau serta bahannya yang mudah didapatkan. Sebagai negara maritim, Indonesia tidak akan kekurangan bahan organik chitosan dan hidroksiapatit. TNI berencana memproduksi teknologi tinggi itu di PT Pindad (Perindustrian Angkatan Darat).

’’Kami tentu saja bangga penelitian kami dihargai setinggi itu,’’ tandas Bambang.

Sumber : JPNN

Para Ajudan Presiden Joko Widodo

TNI AL : Kolonel Hersan

JAKARTA-(IDB) : Jokowi telah resmi memilih tiga ajudan dari kalangan TNI AD, AU, dan AL. Kolonel Laut Hersan terpilih menjadi ajudan presiden ketujuh itu yang berasal dari kalangan AL.

"Dari AL yang terpilih adalah Kolonel Laut (P) Hersan, SH," kata Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Manahan Simorangkir saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (19/10/2014).

Kolonel Hersan merupakan alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1994. Dalam perjalanan kariernya, Hersan pernah menjadi Komandan KRI Diponegoro.

"Lahir tanggal lahir 7 Juli 1970, dua jabatan terakhir adalah Komandan KRI SRI-352 dan Satkor Koarmatim," jelas Manahan.

Hersan pagi tadi sudah mengikuti proses gladi resik pelantikan Jokowi sebagai presiden. Mulai besok, Hersan bersama tiga ajudan lain akan selalu berada di dekat Jokowi.

Dari kalangan TNI, Jokowi sudah memilih tiga ajudan. Ketiga ajudan itu yakni, Letkol Inf Widi Prasetejiono dari TNI AD yang pernah menjabat debagai Dandim Surakarta. Dari TNI AU, Jokowi memilih Kolonel Toni Haryono yang pernah menerbangkan pesawat tempur Sukhoi.

Sementara itu, hingga sore ini, mantan Gubernur DKI itu belum menentukan ajudan dari kalangan Polri.

TNI AD : Letkol Widi Prasetejiono

Setelah dilantik Senin, Joko Widodo akan menjadi presiden ketujuh Indonesia. Sesuai peraturan yang berlaku, Jokowi akan memiliki empat ajudan dari TNI AD, AU, AL dan Polri. Jokowi sudah menentukan ajudan terpilih dari kalangan TNI AD, yakni Letkol Inf Widi Prasetejiono.

Jokowi pun membenarkan bahwa salah satu ajudan yang dipilihnya adalah Widi.

Ajudan terpilih itu hari ini sudah mendampingi Jokowi melakukan gladi resik di Gedung DPR/MPR.

Letkol Inf Widi Prasetejiono pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta, tempat Jokowi pernah menjadi wali kota. Dia juga pernah menjadi Danton Grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan, Kartasura, pada 1995. Widi Prasetejiono merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993.

TNI AU : Kolonel Toni Haryono

Presiden terpilih Joko Widodo berkuasa menunjuk ajudan-ajudannya yang berasal dari TNI AD, AU, dan AL dan Polri. Dari kalangan TNI AU yang terpilih sebagai ajudan Jokowi adalah penerbang pesawat tempur Sukhoi, Kolonel Toni Haryono.

"Untuk (ajudan) RI-1 yang terpilih adalah Kolonel Toni Haryono, dia pernah menjadi penerbang pesawat Sukhoi," kata Kadispen TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (19/10/2014).

Menurut Hadi, sebelum terpilih menjadi ajudan Jokowi, Kolonel Toni Haryono menjabat sebagai Komandan Lanud Sultan Hassanudin Makassar. Toni menjabat sebagai Danlanud setahun belakangan.

"Jadi Danlanud sudah setahun ini, sebelumnya Komandan Skuadron Sukhoi," jelas Hadi.

Kolonel Toni Haryono merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Yogyakarta tahun 1993. Mulai hari ini, Toni beserta tiga ajudan yang lain akan selalu berada di dekat Jokowi.

Sedang dari TNI AD, Jokowi telah memilih Letkol Inf Widi Prasetejiono sebagai ajudan. Letkol Inf Widi Prasetejiono pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta, tempat Jokowi pernah menjadi wali kota. Dia juga pernah menjadi Danton Grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan, Kartasura, pada 1995. Widi Prasetejiono merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993.

Sumber : Detik

Malaysia Akhirnya Bongkar Suar Tanjung Datuk

TD-(IDB) : Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Manahan Simorangkir, mengatakan menara suar yang sempat dibangun oleh Malaysia di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, sudah dibongkar mulai hari ini.

Menurut laporan yang diterima oleh Manahan, Malaysia sendiri yang membongkar bangunan setinggi 13 meter tersebut. 

Demikian ungkap Manahan yang dihubungi VIVAnews melalui telepon pada Jumat 17 Oktober 2014. Atas tindakan Negeri Jiran itu, Pemerintah Indonesia menyatakan apreasiasi yang tinggi. 

"Karena itu berarti, mereka memegang komitmen dan niat baik untuk tetap menjalin hubungan baik dan menjaga keamanan regional. Kami berikan apreasiasi yang tinggi kepada Malaysia," kata Manahan.

Sementara itu, terkait wilayah lautnya, tambah Manahan, masih tetap menjadi status quo. Artinya, tidak boleh ada kegiatan apa pun di sana yang dapat memprovokasi. "Masing-masing pihak, tetap saling menjaga stabilitas wilayah," ujar dia.  

Sementara itu, Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim, hanya menyebut bahwa kasus sengketa di Tanjung Datuk telah selesai. 

"Kasus pembangunan menara mercusuar di Tanjung Datuk sudah selesai. Penyelesaiannya sudah ada dan diterima kedua pihak," kata Zahrain yang ditemui VIVAnews dalam pertemuan media terbatas di Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Selatan. 

Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, penyelesaian macam apa yang diterima oleh kedua pihak. Zahrain menjelaskan, selain Tanjung Datuk, masih terdapat tiga area lainnya yang disengketakan. Ketiga area tersebut yakni, wilayah di Sulawesi yang disebut Indonesia sebagai Ambalat, area di Selat Malaka, dan sebelah timur Singapura.

Isu sengketa di Tanjung Datuk ini dimulai dari keresahan warga di sana yang melihat adanya aktivitas pembangunan mercusuar oleh Malaysia. Kepala Dusun Mauluddin, Desa Temajuk, Zamri, mengaku melihat sendiri aktivitas pemasangan tiang pancang mercusuar oleh Malaysia. Namun, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena takut. 

TNI AL akhirnya turun tangan berpatroli, karena bangunan mercusuar itu berdiri di perairan Indonesia. 

Malaysia Tahu Jokowi Akan Keras

Setelah sempat menjadi perdebatan, akhirnya tiang pancang mercusuar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar), dibongkar.

Pembongkaran tiang pancang yang berada di landas kontinen Indonesia itu dilakukan sejak 15 Oktober lalu. Sebelumnya, pemerintah sudah melayangkan protes ke pemerintah negeri Jiran terkait pembangunan pancang yang diketahui Indonesia sejak 16 Mei 2014.

“Melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama, kedua negara akhirnya memastikan keberadaan mercusuar tersebut berada di atas landas kontinen Indonesia,” kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/10/2014).

Menurut Hikmahanto, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, bila Malaysia hendak membangun mercusuar di atas landas kontinen Indonesia maka Malaysia harus mendapat izin dari Indonesia sebagai negara yang memiliki landas kontinen.

Jelang akhir pemerintahan SBY, Panglima TNI telah melakukan ultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri pembangunan tersebut. Namun Malaysia tidak menggubris ultimatum tersebut. Kemungkinan Malaysia melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Akibatnya pembongkaran tidak kunjung dilakukan.

“Namun menjelang pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi barulah Malaysia melakukan pembongkaran,” kata Himahanto.

“Kemungkinan Malaysia melakukan hal ini karena tahu pemerintahan Jokowi akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia,” imbuhnya.

Hikmahanto memperkirakan, ke depan pemerintahan Jokowi-JK tidak akan menggunakan pola kebijakan luar negeri yang digunakan SBY, yaitu ‘seribu teman dan nol musuh’, khususnya di isu-isu bilateral.

“Terlebih lagi visi negara maritim Jokowi yang mengharuskan pemerintah harus berwibawa terhadap gangguan negara lain di laut,” imbuhnya.

Meski demikian Malaysia patut diapresiasi dalam membongkar mercusuarnya sehingga tidak memunculkan konflik antar negara dengan dimulainya pemerintahan baru di Indonesia. Apa yang dilakukan Malaysia harus juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, khususnya Australia yang mengembalikan para pencari suaka secara tidak sah ke Indonesia melalui laut.

Indonesia sejak masa kepemimpinan Jokowi akan tegas dan keras bila kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia diganggu. “Hal ini merupakan investasi awal yang baik bagi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi negara maritim,” katanya.

Sumber : Vivanews